OPTIMALKAN PELAYANAN TERBAIK UNTUK MASYARAKAT

Setiap rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,tak peduli mereka datang dari kalangan manapun. Harus ada standar pelayanan minimal (SPM), yang dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Disamping itu, SPM ini nantinya akan menjadi bahan audit BPK dan erat kaitannya dengan persiapan akreditasi SUD Kabupaten Buleleng. Demikianlah kiranya sekelumit penekanan pentingnya standar pelayanan dalam Bimtek dan Monev SPM RSUd Buleleng, Selasa ( 25/11).

Pada acara ini, Dinas Kesehatan provinsi Bali juga menggandeng narasumber dari RS Wangaya Denpasar. Bimtek dan Monev SPM ini melibatkan seluruh unit pelayanan RSUD Kabupaten Buleleng.

Pertemuan kali ini, diakui Seksi Rujukan Dinkes Provinsi, Ketut Merta, merupakan tindak lanjut dan evaluasi bimtek sebelumnya.” Sekarang kunjungan kedua sebagai evaluasi apakah bimtek sebelumnya sudah dikejakan atau belum. Ternyata ada beberapa hal yang pelu diperbaiki,” imbuh Ketut Merta.

Lebih lanjut ketut Merta menjelaskan, “ setiap rumah sakit diwajibkan untuk melaksanakan SPM. SPM ini menunjukkan mutu standar yang harus diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat memerima pelayanan di bawah standar. Harus kita pertegas bahwa setiap RS wajib. Dinkes Bali mendorong RS untuk menyiapkan seluruh komponen sehingga SPM betul-betul bisa terwujud., msyarakat akan mendapatkan pelayanan di bawah standar. Padahal, RSUD harusnya bisa memberikan pelayanan sesuai standar dan bila perlu bisa lebih dari itu”.

Dalam SPM diatur bagaimana pelayanan minimal sebuah rumah sakit kepada masyarakat. “ Ada indikator-indikator SPM yang akan menjadi acuan. SPM ada di setipa unti layanan RS. Kalau bisa, pelayanan di RS minimal sesuai dengan harapan konsumen karena bagaimana pun, derajat kesehatan masyarakat sangat bergantung pada pelayanan RSUD. RSUD Buleleng sebagai pemberi layanan kesehatan hendaknya mampu memberi pelayanan yang sesuai atau mutu yang lebih bagus,” pungkas Ketut Merta.

Dalam diskusi yang dilakukan, ada sejumlah bagian pelayanan yang mengeluhkan belum adanya tenaga berkualifikasi pada indikator yang harus diisi. Namun, tim monev SPM menekankan SPM harus tetap jalan dan din pelaporan disebutkan alasan indikator tidak bisa berjalan. Hadirnya pemateri dari RS Wangaya dimanfaatkan oleh perwakilan unit pelayanan untuk sharing bagaimana SPM dan S yang sudah lulus akreditasi  paripurna tersebut. Oleh karena itu, momentum ini menjadi kesempatan baik untuk evaluasi dan memperbaiki kekurangan dalm pelaksanaan SPM selama ini.